Pada tanggal 26 Oktober 2025, di tengah pertemuan puncak 47th ASEAN Summit yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, dua negara tetangga yang telah lama bersengketa Thailand dan Kamboja menandatangani sebuah deklarasi bersama yang menandai babak baru dalam hubungan mereka. Konflik perbatasan yang telah berlangsung bertahun-tahun hingga memicu bentrokan militer dan pengungsian massal pada pertengahan 2025, akhirnya mencoba diselesaikan melalui upaya diplomasi ini.
Deklarasi tersebut bukan hanya sebuah kesepakatan gencatan senjata biasa, melainkan sebuah komitmen bersama untuk menghentikan penggunaan kekerasan, menarik peralatan militer berat dari daerah yang disengketakan, serta membangun mekanisme pemantauan dan kerja sama lintas-negara untuk meredam ketegangan yang berpotensi meluas. Dengan disaksikan oleh pihak mediator dan tokoh diplomasi internasional, langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi stabilitas yang lebih permanen di kawasan Asia Tenggara.
Latar Belakang Konflik
- Perbatasan Thailand-Kamboja banyak dipersoalkan sejak era kolonial, dengan peta dan klaim yang tumpang tindih.
- Pada Juli 2025, ketegangan memuncak: bentrokan militer, korban jiwa, dan ribuan warga terdampak pengungsian terjadi di sepanjang garis perbatasan.
- Meskipun sempat ada gencatan senjata awal (28 Juli 2025), kondisi tetap rapuh karena dua negara belum menyelesaikan akar persoalan pengawasan, penarikan alat berat, dan pemulihan kepercayaan antar pihak.
Isi Pokok Perjanjian
- Kedua negara Thailand dan Kamboja menyatakan komitmen untuk “menahan diri dari penggunaan atau ancaman senjata” serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur damai.
- Pembentukan tim pengamat bersama (melibatkan juga ASEAN) untuk memantau penarikan alat berat dan posisi militer Castletoto di zona-perbatasan yang sensitif.
- Komitmen untuk penghapusan ranjau darat dan pekerjaan pemulihan di bekas zona konflik, penting untuk keamanan warga sipil.
- Peningkatan kerjasama dalam isu lintas-batas seperti kriminalitas, penyelundupan, dan kejahatan terorganisir yang memanfaatkan situasi perbatasan.
- Penandatangan dilakukan di Kuala Lumpur, di hadapan saksi penting di antaranya Donald Trump (Presiden AS) dan Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia).
Momen Penting Dalam Perjanjian Perdamaian
- Ini bukan hanya soal Thailand dan Kamboja; dampaknya meluas ke kawasan Asia Tenggara stabilitas perbatasan berkaitan dengan perdagangan, migrasi, dan keamanan kawasan.
- Kehadiran pihak ketiga (AS & Malaysia) menandakan bahwa diplomasi multilateralis dan bantuan eksternal memainkan peran besar.
- Kalau konsisten dijalankan, penarikan alat berat & pemulihan ranjau bisa berarti “hidup normal kembali” di wilayah-terdampak bukan hanya untuk militer, tapi untuk warga sipil yang terguncang.
- Sebagai simbol, sebuah perjanjian damai yang disaksikan oleh pemimpin besar memperlihatkan bahwa konflik yang “mengambang” bisa memang diselesaikan jika ada kemauan kuat.
Tantangan & Catatan Cermat
- Kesepakatan seringkali menghadapi kendala implementasi: pengawasan yang lemah, pihak lokal yang resist, atau alat berat yang belum ditarik secara penuh.
- Konflik sebelumnya menunjukkan bahwa meski ada gencatan senjata, insiden sporadis tetap bisa terjadi efek dari ranjau, patroli unilateral, atau provokasi kecil.
- Persoalan akar seperti klaim teritorial, identitas lokal, dan kerugian ekonomi bagi komunitas perbatasan belum otomatis terselesaikan hanya dengan perjanjian.
- Jika satu pihak gagal menepati, kepercayaan bisa hilang dan konflik bisa kembali. Maka, pemantauan dan komitmen berkelanjutan adalah kunci.
Implikasi untuk Masa Depan
- Peningkatan arus perdagangan dan mobilitas di wilayah perbatasan Thailand & Kamboja karena risiko keamanan menurun.
- Turunnya biaya keamanan dan evakuasi warga, yang berarti pemerintah bisa lebih fokus ke pembangunan lokal dan infrastruktur.
- Munculnya kerjasama lintas-negara yang lebih luas: misalnya dalam pariwisata (kuil-kuil warisan bersama), ekonomi perbatasan, dan upaya bersama melawan kejahatan lintas‐batas.
- Penguatan peran ASEAN sebagai mediator konflik kawasan perjanjian ini bisa jadi contoh bagi penyelesaian sengketa lain di Asia Tenggara.
Kesimpulan
Perjanjian yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025 adalah sebuah kesempatan baru bagi Thailand dan Kamboja kesempatan untuk mengganti konflik dengan kerjasama, curiga dengan kepercayaan, dan ketegangan dengan masa depan yang lebih stabil. Namun, seperti semua perdamaian, bukanlah titik akhir melainkan awal proses panjang.
Keberhasilan perjanjian ini akan bergantung pada: komitmen kedua negara, keterlibatan masyarakat perbatasan, pengawasan pihak ketiga, dan keberanian untuk menyelesaikan hal-hal sulit yang selama ini menghambat. Jika semua itu bisa dijalankan, bukan hanya batas yang akan kembali damai tetapi juga harapan ribuan manusia yang hidup di kawasan pinggir perbatasan.