Kota Makassar diguncang oleh gelombang demonstrasi besar yang awalnya bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Aksi yang semula berlangsung damai berubah menjadi kericuhan hebat pada akhir Agustus 2025, ketika ribuan massa memadati area sekitar Gedung DPRD Makassar. Ketegangan memuncak setelah pagar gedung berhasil dijebol, hingga akhirnya terjadi pembakaran yang meluluhlantakkan sebagian besar bangunan dan puluhan kendaraan di sekitarnya.
Peristiwa ini tidak hanya menelan korban jiwa dan kerugian materi, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap stabilitas politik dan keamanan di Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat maupun daerah pun bereaksi keras, menegaskan bahwa aksi anarkis tidak bisa ditoleransi, sambil tetap membuka ruang penyelidikan mengenai penyebab awal ledakan emosi massa. Insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar menjadi salah satu titik balik penting dalam dinamika hubungan antara masyarakat, aparat, dan pemerintah. Peristiwa ini menyoroti betapa rentannya aspirasi publik berubah menjadi tindakan destruktif ketika saluran komunikasi politik dianggap tidak memadai.
Latar Belakang Aksi
Demonstrasi bermula sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI, yang dianggap berlebihan dan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Isu ini kemudian diperparah oleh insiden kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilaporkan tewas tertabrak kendaraan aparat saat kericuhan di Jakarta, sehingga memicu kemarahan luas hingga ke Makassar.
Kronologi Peristiwa
- Aksi damai cepat memanas
- Demonstrasi berlangsung sejak siang di beberapa titik kota, seperti kampus UNM, UMI, dan DPRD Sulsel.
- Pagar jebol, massa merangsek masuk
- Di malam hari (29 Agustus), massa merusak pagar DPRD Makassar dan masuk ke area gedung saat rapat paripurna sedang berlangsung. Legislator dan Wali Kota dievakuasi secara mendesak.
- Kebakaran hebat & kerusakan masif
- Massa membakar kendaraan parkir 67 mobil dan sejumlah sepeda motor hangus—sebelum api merambat ke gedung DPRD, yang turut menghanguskan pos jaga dan ATM di sekitarnya.
- Korban jiwa & luka-luka tragis
- Tiga orang tewas terbakar dugaan berasal dari staf DPRD dan pegawai terkait ditambah satu korban tewas akibat pengeroyokan massa di depan kampus UMI, sehingga jumlah korban meninggal mencapai empat orang.Lima lainnya dilaporkan mengalami luka, tiga berat dan dua sedang.
- Api kembali menyala
- Setelah beberapa waktu, kebakaran kembali terjadi di lantai 3 gedung DPRD Makassar pada 31 Agustus akibat sisa barang mudah terbakar. Untungnya, kobaran berhasil dikendalikan cepat oleh petugas pemadam.
- Penangkapan para pelaku
- Polisi telah menangkap 10 orang terduga pelaku pembakaran di DPRD Makassar dan Sulsel, serta 2 pelaku di Palopo. Penanganan kasus masih berlanjut.
Respon Pemerintah & Tekanan Hukum
- Presiden Prabowo Subianto bereaksi tegas, menyebut pembakaran tersebut sebagai tindakan “makar” dan menegaskan akan ditindak sesuai hukum. Ia juga mengimbau agar demonstrasi disampaikan secara tertib dan sesuai aturan hukum.
- Rencana kunjungan ke korban, Presiden menunjukkan perhatian serius terhadap keluarga korban dan berencana mengunjungi mereka sebagai bentuk dukungan moral.
- Dorongan penyelidikan transparan, PBB menuntut proses penyidikan dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan transparan. Kebebasan pers juga ditekankan agar tetap terjaga selama peliputan insiden ini.
Ringkasan Data Krusial Kejadian
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Penyebab awal aksi | Protes tunjangan DPR RI dan kematian pengemudi ojol |
| Korban tewas | Total 4 orang (3 akibat kebakaran, 1 karena pengeroyokan) |
| Jumlah luka-luka | 5 orang, dengan 3 luka berat dan 2 luka sedang |
| Kerusakan fisik | 67 mobil hangus, banyak kendaraan, serta kerusakan gedung dan fasilitas |
| Langkah penegakan hukum | 12 terduga pelaku ditangkap, penyidikan lanjut |
| Respon pemerintah | Tegas dari Presiden, bantuan kepada korban, fokus pada restorasi keamanan |
Kesimpulan
Kerusuhan di Makassar yang memuncak dengan pembakaran Gedung DPRD menjadi gambaran nyata bagaimana aksi demonstrasi bisa bergeser dari ruang penyampaian aspirasi menjadi tragedi kemanusiaan. Empat korban jiwa, puluhan kendaraan hangus, serta kerusakan gedung legislatif menandai betapa mahalnya harga sebuah ledakan emosi sosial ketika tidak terkendali. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi politik yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi publik yang tidak terwadahi dengan baik berpotensi berubah menjadi amarah kolektif. Di sisi lain, tindakan anarkis tidak bisa dibenarkan dan harus mendapat penegakan hukum tegas, demi menjaga wibawa negara serta keselamatan warga.
Kasus Makassar menjadi pelajaran bersama: bahwa demokrasi membutuhkan ruang dialog yang terbuka, penyaluran aspirasi yang damai, serta kepemimpinan yang mampu meredam ketegangan sejak dini. Hanya dengan itu, tragedi serupa bisa dihindari di masa depan.